Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto: Agung/rni

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seperti tak kenal lelah, terus membuat inovasi dan gebrakan baru. Secara khusus, DPR RI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, membuka Coaching Clinic Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pribadi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Acara bertajuk 'DPR Taat Lapor Pajak', yang diselenggarakan di selasar Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2019) ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Melalui pidato pembukaannya, Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI, mengajak seluruh Anggota DPR RI dan warga negara yang sudah menjadi Wajib Pajak, untuk memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan SPT dan LHKPN kepada negara.

"Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam APBN 2019 yang disahkan pada Oktober 2018, DPR RI dan Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, meningkat dari outlook 2018 sebesar Rp 1.548 triliun. Untuk menyukseskannya, perlu kerja sama dan dukungan dari setiap wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Sehingga, bisa turut membangun Indonesia menjadi lebih baik,” jelas Bamsoet.

Dalam acara ini, Bamsoet bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan sejumlah Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD), melaporkan SPT pribadi melalui clinic e-Filing milik Direktorat Jenderal Pajak dan LHKPN melalui clinic e-LHKPN yang ada di DPR RI. Bamsoet berharap, dengan adanya counter tersebut, para Anggota DPR RI tidak lagi merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPn-nya.

“Kami berharap, para Anggota DPR yang selama ini merasa kesulitan untuk membuat laporan pajak dan LHKPN-nya, bisa langsung melaporkan ke counter yang tersedia di Gedung DPR ini. Karena, di sini ada petugas yang siap mengajarkan dan mendampingi dengan sistem yang lebih mudah, melalui sistem berbasis digital yaitu e-Filing dan e-LHKPN,” tutur Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Direktorat Jenderal Pajak yang dengan berbagai sosialisasi dan kampanye, berhasil merealisasikan pelaporan SPT Wajib Pajak mencapai 12,5 juta SPT pada tahun 2018. Dengan besaran 9,87 juta, diantaranya dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan, 1,82 juta orang pribadi non karyawan dan 854,3 ribu wajib pajak badan. Pada tahun 2019, ditargetkan kepatuhan masyarakat melaporkan SPT mencapai 85 persen.

"Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT juga didukung program tax amnesty yang dijalankan Pemerintah. Saya mengharapkan jumlah tersebut akan bertambah hingga menjelang penutupan masa pelaporan pada 31 Maret 2019 mendatang,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VII itu.

Melalui coaching clinic yang dilakukan hari ini, Bamsoet berharap seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bisa menjadi motor penggerak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan jumlah keseluruhan ASN di Indonesia mencapai 4.351.490, ASN harus menjadi teladan bagi wajib pajak lainnya. Hal itu bisa dimulai dari ASN di lingkungan DPR RI.

Selain melaporkan SPT tahunan pribadi, Bamsoet juga menyelesaikan LHKPN. Sejak Februari 2018, DPR RI bekerjasama dengan KPK mengadirkan E-LHKPN (klinik LHKPN) di selasar Gedung Nusantara III DPR RI. “Selain memudahkan para Anggota DPR RI membuat laporan LHKPN, klinik tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen DPR RI dalam memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akarnya," pungkas Bamsoet.

Hadir dalam acara ini antara lain Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Estu Budiarto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan, Direktur P2Humas Hestu Yooga Saksama, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Angin Prayitno, Direktur Teknologi Informasi Perpajakan R. Dasto Leyanto dan Direktorat LHKPN Bidang Pencegahan KPK RI Kunto Ariawan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, serta pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. (pun/sf)